nusakini.com--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah tidak anti kritik. Bahkan selalu terbuka terhadap segala kritikan. Kritik yang datang adalah masukan berharga untuk perbaikan. "Saya mempertegas, pemerintah terbuka terhadap kritik," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (26/2) 

Ia sebagai Mendagri, termasuk juga jajatan pemerintah dan elemen masyarakat secara umum pada prinsipnya harus terbuka terhadap setiap kritikan yang masuk. Ia contohkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang rajin mengkritik pemerintah. Ia sebagai Mendagri, menganggap apa yang disampaikan Fadli Zon wajar saja. Dan, tidak pernah ia permasalahkan itu. Fadli Zon, jika dilihat dari garis politik merupakan barisan oposisi. Jadi wajar, kalau kemudian rajin mengkritik. 

"Bapak Fadli Zon yang selalu menyampaikan kritik kepada pemerintah hal yang wajar karena posisinya sebagai anggota DPR dan partai oposisi," katanya. 

Namun kata Tjahjo, ia tak akan mentolerir jika yang dilontarkan itu adalah fitnah. Hoax. Kalau seperti itu tentu harus dilawan. Bahkan harusnya dilaporkan ke aparat penegak hukum. Biarkan kemudian proses hukum yang memutuskan. 

"Yang harus kita lawan dan kita laporkan pada yang berwajid kalau ada anggota masyarakat yang menghina dan menyebar berita- berita yang fitnah, ini yang harus dilawan," kata dia. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Ketika seseorang itu difitnah, lanjut Tjahjo, tentu itu sama saja menginjak -injak harga diri orang bersangkutan. Apalagi, dalam agama, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Siapa pun pasti tidak terima dijika difitnah. 

"Siapa pun tidak terima jika dihina dan disebar berita-berita fitnah yang harus kita lawan dan diproses secara hukum, karena berita penghinaan, fitnah di media sosial sudah membabi buta dan mengganggu harga diri dan kehormatan kita sebagai manusia, apalagi menghina lambang negara, itu yang harus ditegakkan dan diproses secara hukum," tuturnya. 

Tjahjo mempersilakan setiap orang menyampaikan kritik. Hak menyuarakan pendapat dijamin oleh konstitusi. Tapi alangkah baiknya, kritikan itu juga memberi alternatif solusi. Bukan kemudian yang terjadi adalah tudingan tak berdasar. Fitnah dan berita bohong. Ini yang tak boleh terjadi. Karena fitnah, bisa menyulut gesekan. Memicu sikap saling curiga antar anak bangsa.

Ujungnya adalah perpecahan. Kegaduhan yang tanpa henti, yang hanya menghabiskan energi bangsa. Ia contohkan, ketika hendak diambil sebuah kebijakan, karena yang muncul adalah kecurigaan terlebih dahulu, maka memandang permasalahan pun tak pernah jernih. Acapkali kecurigaan yang didahulukan, membuat orang tak bisa memandang dengan jernih dan utuh. 

"Disisi lain saya menegaskan bahwa di tengah-tengah masyarakat kita aspek kecurigaan ini yg selalu dikedepankan, ini yang harus diluruskan karena kecurigaan yang berlebih tanpa dasar akan mengganggu setiap proses pengambilan keputusan politik pembangunan yang saya yakin pasti berdasarkan aturan yang ada. Demikian catatan saya untuk penjelasan dan meluruskan," katanya. (p/ab)